KOMPAS/HERU SRI KUMORO. Sebanyak tiga hakim ad hoc yang baru dilantik di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (12/3/2020). JAKARTA, KOMPAS — Tidak hanya kekurangan hakim ad hoc tindak pidana korupsi untuk menangani perkara korupsi di tingkat kasasi dan peninjauan kembali, Mahkamah Agung kini krisis hakim agung tata usaha negara khusus pajak. Satu-satunya hakim khusus pajak sudah pensiun. Jakarta - Humas: Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2021 membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia terbaik yang merasa terpanggil untuk mengabdikan diri sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dengan persyaratan sebagai berikut. Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) memperpanjang masa penerimaan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mahkamah Agung (MA) hingga Rabu, 22 Desember 2021, dari jadwal sebelumnya 10 Desember 2021. "Perpanjangan ini dilakukan dalam rangka memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri," kata Ketua Bidang Berdasarkan data KY, pada 2020, misalnya, MA meminta calon hakim ad hoc tipikor sebanyak enam orang. Jumlah pendaftar yang masuk saat itu mencapai 103 calon. Kemudian, setelah dilakukan seleksi di KY, hanya satu hakim ad hoc tipikor yang disetujui oleh DPR. Pada tahun 2021 belum ada permintaan dari MA untuk seleksi hakim ad hoc tipikor. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengumuman / Selasa, 23 Mei 2023 09:21 WIB / Enny Nadra. PENGUMUMAN PENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT PERTAMA TAHAP XX. Jakarta - Humas : Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2023 membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia 59jmsqw.

syarat hakim ad hoc tipikor